Siklus Sistem Kebijakan

PENJELASAN MENGENAI SIKLUS SYSTEM KEBIJAKAN

SIKLUS KEBIJAKAN

 

Ada banyak keuntungan yang dapat diambil dari adanya siklus kebijakan ini yaitu.

·          Siklus kebijakan menegaskan bahwa pemerintah itu merupakan proses yang melibatkan banyak institusi dan bukan sekedar institusi yang berdiri independen tampa korelasi dengan pihak lain (Bridgmen & Davis 2000,hlm 24.)

·          Siklus untuk kebijakan merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah kompleksitas kebijakan publik .Dengan modal ini akan semakin memungkinkan para pengambil kebijakan dan masyarakat banyak memberikan focus pada tahapan-tahapan yang dipandang perlu disamping mengatur berbagai aspek yang diperlukan dalam setiap tahapan siklus tersebut.

·          Siklus kebijakan memberikan kesempatan yang bagus untuk secara sistimatis dan analitis melakukan kajian-kajian kebijakan publik yang relevan dengan area yang akan dibahas sehingga memberikan banyak kesempatan untuk belajar dari berbagai pengalaman kebijakan yang sudah ada selama ini termasuk plus minusnya.

·          Siklus kebijakan membantu membuat kebijakan dan masyarakat banyak dalam menentukan langkah-langkah strategis-strategis berkaitan dengan apa yang ingin dilakukan dalam sebuah kebijakan publik .

·          Siklus kebijakan juga akan memberikan gambaran yang komprehensif dan juga berbagai implikasi yang perlu dimengerti oleh para pihak yang berkepantingan dengan kebijakan publik .

·          Siklus kebijakan juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-masing tahapan itu. Siklus kebijakan penting untuk dipahami dan dimengerti dengan baik semakinbaik pemahaman terhadap siklus kebijakan maka akan semakin lengkaplah kerangka piker seseorang terhadap sebuah kebijakan publik .Siklus kebijakan meliputi identifikasi isu, analisis kebijakan, instrumen, kebijakan,konsultasi, koordinasi, keputusan, implementasi, evaluasi, dan umpan balik.

Hirarki/tahapan dalam pembentukan kebijakan publik

HIRARKI /TAHAPAN-TAHAPAN DALAM

PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK

Ø Problem Identification (Identifikasi Masalah)

A.    Tahap Identifikasi :

1.      Identifikasi Masalah dan Kebutuhan:

®    Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpul-kan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs).

2.      Analisis Masalah dan Kebutuhan:

®    Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah?

3.      Penginformasian Rencana Kebijakan:

®    Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.

4.      Perumusan Tujuan Kebijakan:

®    Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan.

5.      Pemilihan Model Kebijakan:

®    Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

6.      Penentuan Indikator Sosial:

®    Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.

7.      Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik:

®    Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.

Biasanya suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu, dalam hal isu kebijakan, tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan demikian, isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah.

Isu ini akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Namun demikia, karena pada dasarnya masalah-masalah kebijakan mencakup dimensi yang luas maka suatu isu tidak akan secara otomatis bisa masuk ke agenda kebijakan. Isu-isu yang beredar akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatian dari para elit politik sehingga isu yang mereka perjuangkan dapat masuk ke agenda kebijakan.

Ø Agenda Setting

Agenda kebijakan adalah tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan politik secara umum serta dengan istila “prioritas” yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dibandingkan dengan agenda lain. Barbara Nelson menyatakan bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut. Dengan demikian, agenda kebijakan pada dasarnya merupakan pertarungan wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah.

Tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijaka. Isu-isu atau masalah-masalah tersebut harus berkompetisi antara satu dengan yang lain dan akhirnya hanya masalah-masalah tertentu saja yang akan menang dan masuk ke dalam agenda kebijakan.

Lester dan Stewart menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat perhatian bila memenuhi  beberapa kriteria, yakni:

a.       Bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan. Misalnya, kebakaran hutan.

b.      Suatu isu akan mendapat perhatian bial isu tersebut memiliki sifat partikularitas, dimana isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar. Misalnya, isu mengenai kebocoran lapisan ozon dan pemanasan global.

c.       Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human interest.

d.      Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi, dan masyarakat.

e.       Isu tersebut sedang menjadi trend atau sedang diminati oleh banyak orang.

Menurut Peter Bachrach dan Morton Barazt ada beberapa cara yang digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk menghalangi suatu masalah masuk ke dalam agenda kenijakan, yaitu:

a.       Menggunakan kekerasan.

b.      Menggunakan nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang berlaku, yaitu dengan menggunakan budaya politik.

Kepemimpinan politik merupakan faktor penting dalam penyusunan agenda kebijaakn. Para pemimpin politik, apakah dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan keuntungan politik, kepentingan publik, maupun kedua-duanya, mungkin menanggapi masalah-masalah tertentu, menyebarluaskannya dan mengusulkan penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. Dalam kaitan ini, eksekutif yaitu Presiden dan legislatif yaitu DPR mempunyai peran utama dalam politik dan pemerintahan untuk menyusun agenda publik.

Jenis-jenis Agenda Kebijakan       

Roger W. Cobb dan Charles D. Elder mengidentifikasi dua macam agenda pokok, yaitu:

a.       Agenda sistemik

Terdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam yurisdiksi wewenang pemerintah yang sevara sah ada. Agenda ini terdapat dalam setiap sistem politik di tingkat nasionan dan di daerah. Agenda sistemik pada dasarnya merupakan agenda pembahasan. Tindakan mengenai suatu masalah hanya akan ada apabila masalah tersebut di ajukan kepada lembaga pemerintah dengan suatu kewenangan untuk mengambil tindakan yang pantas.

b.      Agenda lembaga atau pemerintah

Terdiri dari masalah-masalah yang mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah. Karena terdapat bermacam-macam pokok agenda yang membutuhkan keputusan-keputusan kebijakan maka terdapat pula banyak agenda lembaga. Agenda lembaga merupakan agenda tindakan yang memiliki sifat lebih khusus dan lebih konkret bila dibandingkan dengan agenda sistemik.

Pokok-pokok agenda lembaga dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

§  Pokok-pokok agenda lama

Pokok-pokok agenda lama cenderung tidak mendapatkan proriyas dari para pembuat kebijakan. Alokasi waktu yang diberikan terbatas, serta agendanya selalu sarat dengan masalah. Hal ini terjadi karena masalah-masalah telah tercantum lama dalam agenda sehingga para pembuat keputusan cenderung beranggapan bahwa masalah-masalah lama tersebut telah mendapat perhatian yang cukup besar dan para pejabat lebih mempunyai pemahaman terhadap masalah tersebut.

§  Pokok-pokok agenda baru

Pokok-pokok agenda baru tercantum secara teratur dalamk agenda. Misalnya, kenaikan gaji pegawai dan alokasi anggaran belanja. Agenda ini biasanya ikenal oleh para pejabat dan alternatif-alternatif untuk menanggulanginya telah terpola sedemikian rupa. Pokok-pokok agenda baru timbul dari keadaan-keadaan tertentu. Misalnya, pemogokan buruh kereta api atau krisi kebijakan luar negeri.

Ø  Policy Formulation (Formulasi Kebijakan)

Pengertian:

1. The stage of the policy process where pertinent and acceptable courses of action for dealing with some particular public problem are identified and enacted into a law (Lester and Stewart,2000).

2. Formulation is a derivative of formula and means  simply to develop a plan, a method, a prescription, in this chase for alleviating some need, for acting on a problem (Jones, 1984).

Konsekuensi dari formulasi kebijakan public

Formulasi kebijakan mengisyaratkan diperlukannya tindakan yang lebih teknis dengan cara menerapkan metode penelitian guna mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan permasalahan kebijakan dan mencari berbagai alternatif solusi kebijakan.

Asumsi-asumsi Tentang Formulasi

•         Sering tidak diawali dengan rumusan permasalahan yang jelas

•         Tidak dimonopoli oleh suatu institusi pemerintah

•         Formulasi dan reformulasi dapat terjadi secara terus menerus dalam jangka panjang

•         Karena bersifat kompetisi antar aktor maka formulasi menimbulkan situasi ada yang kalah dan menang

•         Tidak terbatas hanya dilakukan oleh satu actor

Metode Formulasi

•         Rasional

•         Inkremental/tambal sulam (berdasarkan kebijakan/keputusan yang sudah ada kemudian diperbaiki/disempurnakan untuk memecahkan masalah yang baru tersebut).

•         Model system

Ø  Policy Legitimation

Proses legitimasi kebijakan public dilakukan setelah dilakukan formulasi kebijakan. Legitimasi  adalah proses pengesahan suatu keputusan menjadi sebuah undang-undang dan hukum tertulis lainnya.

Bentuk-bentuk legitimasi kebijakan public

•         UNDANG-UNDANG

Undang-undang merupakan peraturan tinggi setelah undang-undang dasar yang diangkat sebagai konstitusi negara Indonesia. Undang-undang mengatur urusan-urusan yang bersifat spesifik. Misalnya masalah pertanian, lalu lintas, pemasaran, dan lain sebagainya.

•         PERPU ( peraturan pemerintah pengganti Undang-undang)

Perpu baru bisa diputusan oleh presiden disaat yang genting. Misalnya dalam hal penanganan masalah bencana alam ataupun perang. Sebab harus dibahas DPR pada kesempatan pertama untuk dijadikan UU. Dalam konteks ini, DPR cuma punya dua pilihan: menolak atau menyetujui.

•         PP

Peraturan pemerintah diterbitkan untuk memeberikan penjelasan terhadap undang-uandang agar tidak terjadi salah tafsir bagi masing-masaing penafsir kebijakan.

•         PERATURAN PRESIDEN

Peraturan presiden merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh presiden untuk menajalankan implementasi kebijakan kepada pemerintahan.

•         PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ø  Policy Implementation (Implementasi Kebijakan)

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1.      tahapan pengesahan peraturan perundangan;

2.      pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;

3.      kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;

4.      dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;

5.      dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;

6.      upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1.      penyiapan sumber daya, unit dan metode;

2.      penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;

3.      penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu : 

1. Idealized policy : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya 

2. Target groups : yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilakukan dengan kebijakan yang telah dirumuskan

Ø  Policy Evaluation (Evaluasi Kebijakan)

Model Evaluasi Kebijakan Publik

( House, 1978 : 45 ) dalam William Dunn, mengemukakan beberapa Model Evaluasi Kebijakan Publik yang terdiri dari :

1. The Adversary Model, para evaluator dikelompokkan menjadi dua, yang pertama bertugas menyajikan hasil evaluasi program yang positip, hasil dampak kebijakan yang efektif dan baik, tim kedua berperan untuk menemukan hasil evaluasi program negatif, tidak efektif, gagal dan yang tidak tepat sasaran. Kedua kelompok ini dimaksudkan untuk menjamin adanya netralitas serta obyektivitas proses evaluasi. Temuannya kemudian dinilai sebagai hasil evaluasi. Menurut model dari evaluasi ini tidak ada efisiensi data yang dihimpun.

2. The Transaction Model, Model ini memperhatikan penggunaan metode studi kasus, bersifat naturalistik dan terdiri dua jenis, yaitu : evaluasi responsif (responsive evaluation) yang dilakukan melalui kegiatan - kegiatan secara informal, ber ulang-ulang agar program yang telah direncanakan dapat digambarkan dengan akurat ; dan evaluasi iluminativ (illuminativ evaluation) bertujuan untuk mengkaji program inovativ dalam rangka mendeskripsikan dan menginterpretasikan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Jadi evaluasi model ini akan berusaha mengungkapkan serta mendokumenter pihak-pihak yang berpartisipasi dalam program.

3. Good Free Model, model evaluasi ini ber tujuan untuk mencari dampak aktual dari suatu kebijakan, dan bukan hanya sekedar untuk menentukan dampak yang diharapkan sesuai dengan ditetapkan dalam program. Dalam upaya mencari dampak aktual, evaluator tidak perlu mengkaji secara luas dan mendalam tentang tujuan dari program yang direncanakan. Sehingga evaluator (peneliti) dalam posisi yang bebas menilai dan ada obyektivitas. Evaluasi Kebijakan Publik sering kali diartikan sebagai aktivitas yang hanya mengevaluasi kegiatan proyek, selanjutnya mengevaluasi anggaran, baik ( rutin / pembangunan ).

Evaluasi Kebijakan Publik, ialah :

a. Evaluasi Administratif, evaluasi kebijakan publik yang dilakukan sebatas dalam lingkungan pemerintahan atau instansi pemerintah.

b. Evaluasi Yudisial, evaluasi ini melihat apakah kebijakan itu melanggar hukum. Sedangkan yang melaksanakan evaluasi yudisial adalah lembaga-lembaga hukum, pengacara, pengadilan, dan kejaksaan.

c. Evaluasi Politik, pada umumnya evaluasi politik dilakukan oleh lembaga politik, misalnya: parlemen, parpol, atau masyarakat. Pertimbangan politik apa saja dan bagaimana yang seharusnya mungkin dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi suatu kebijakan

Catatan Kuliah Semester V

Teori Pembangunan Dunia Ketiga adalah teori-teori

pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin atau negara yang sedang berkembang dalam dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan kekuatan militer negara-negara adikuasa atau negara industri maju.

Persoalan-persoalan yang dimaksud yakni bagaimana mempertahankan hidup atau meletakkan dasar-dasar ekonominya agar dapat bersaing di pasar internasional.
Untuk mengukur pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari:

• Kekayaan rata-rata yakni produktifitas masyarakat atau produktifitas negara tersebut melalui produk nasional bruto dan produk domestic bruto.
• Pemerataan: tidak saja kekayaan atau produktifitas bangsa yang dilihat, tetapi juga pemerataan kekayaan dimana tidak terjadi ketimpangan yang besar antara pendapatan golongan termiskin, menengah dan golongan terkaya. Bangsa yang berhasil dalam pembangunan adalah bangsa yang tinggi produktifitasnya serta penduduknya relatif makmur dan sejahtera secara merata.
• Kualitas kehidupan dengan tolok ukur PQLI (Physical Quality of Life Index) yakni: rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata presentasi buta dan melek huruf.
• Kerusakan lingkungan.
• Kejadian sosial dan kesinambungan.

Teori Modernisasi: Pembangunan sebagai masalah internal.

Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat di dalam negara yang bersangkutan.

Ada banyak variasi dan teori yang tergabung dalam kelompok teori ini antara lain adalah:

• Teori yang menekankan bahwa pembangunan hanya merupakan masalah penyediaan modal dan investasi. Teori ini biasanya dikembangkan oleh para ekonom. Pelopor teori antara lain Roy Harrod dan Evsay Domar yang secara terpisah berkarya namun menghasilkan kesimpulan sama yakni: pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi.
• Teori yang menekankan aspek psikologi individu. Tokohnya adalah McClelaw dengan konsepnya The Need For Achievment dengan symbol n. ach, yakni kebutuhan atau dorongan berprestasi, dimana mendorong proses pembangunan berarti membentuk manusia wiraswasta dengan n.ach yang tinggi. Cara pembentukanya melalui pendidikan individu ketika seseorang masih kanak-kanak di lingkungan keluarga.
• Teori yang menekankan nilai-nilai budaya mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama.  Satu masalah pembangunan bagi Max Weber (tokoh teori ini) adalah tentang peranan agaman sebagai faktor penyebab munculnya kapitalisme di Eropa barat dan Amerika Serikat. Bagi Weber penyebab utama dari semua itu adalah etika protestan yang dikembangkan oleh Calvin.
• Teori yang menekankan adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan sebelum lepas landas dimulai. Bagi W.W Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus dari masyarakat terbelakang ke masyarakat niaga. Tahap-tahapanya adalah sbb:

1.      Masarakat tradisional=belum banyak menguasai ilmu pengetahuan.

2.      Pra-kondisi untuk lepas landas= masyarakat tradisional terus bergerak walaupun sangat lambat dan pada suatu titik akan mencapai posisi pra-kondisi untuk lepas landas.

3.      Lepas landas : ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi.

4.      Jaman konsumsi massal yang tinggi. Pada titik ini pembangunan merupakan proses berkesinambungan yang bisa menopang kemajuan secara terus-menerus.

• Teori yang menekankan lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan. Tokohnya Bert E Hoselitz yang membahas faktor-faktor non-ekonomi yang ditinggalkan oleh W.W Rostow. Hoselitz menekankan lembaga-lembaga kongkrit. Baginya, lembaga-lembaga politik dan sosial ini diperlukan untuk menghimpun modal yang besar, serta memasok tenaga teknis, tenaga swasta dan tenaga teknologi.
• Teori ini menekankan lingkungan material. Dalam hal ini lingkungan pekerjaan sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun. Tokohnya adalah Alex Inkeler dan David H. Smith.

Teori ketergantungan.

Teori ini pada mulanya adalah teori struktural yang menelaah jawaban yang diberikan oleh teori modernisasi. Teori struktural berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi di negara dunia ketiga yang mengkhusukan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang eksploitatif dimana yang kuat mengeksploitasi yang lemah. Teori ini berpangkal pada filsafat materialisme yang dikembangkan Karl Marx. Salah satu kelompok teori yang tergolong teori struktiral ini adalah teori ketergantungan yang lahir dari 2 induk, yakni seorang ahli pemikiran liberal Raul Prebiesch dan teori-teori Marx tentang imperialisme dan kolonialisme serta seorang pemikir marxis yang merevisi pandangan marxis tentang cara produksi Asia yaitu, Paul Baran.

• Raul Prebisch : industri substitusi import. Menurutnya negara-negara terbelakang harus melakukan industrialisasi yang dimulai dari industri substitusi impor.
• Perdebatan tentang imperialisme dan kolonialisme. Hal ini muncul untuk menjawab pertanyaan tentang alasan apa bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspansi dan menguasai negara-negara lain secara politisi dan ekonomis. Ada tiga teori:

1.      Teori God:adanya misi menyebarkan agama.

2.      Teori Glory:kehausan akan kekuasaan dan kebesaran.

3.      Teori Gospel:motivasi demi keuntungan ekonomi.

• Paul Baran: sentuhan yang mematikan dan kretinisme. Baginya perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran beda dengan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara pinggiran, system kapitalisme seperti terkena penyakit kretinisme yang membuat orang tetap kerdil.

Ada 2 tokoh yang membahas dan menjabarkan pemikirannya sebagai kelanjutan dari tokoh-tokoh di atas, yakni:

• Andre Guner Frank : pembangunan keterbelakangan. Bagi Frank keterbelakangan hanya dapat diatasi dengan revolusi, yakni revolusi yang melahirkan sistem sosialis.
• Theotonia De Santos : Membantah Frank. Menurutnya ada 3 bentuk ketergantungan, yakni :

1. Ketergantungan Kolonial: hubungan antar penjajah dan penduduk setempat bersifat eksploitatif.
2. Ketergantungan Finansial- Industri: pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan financial-industri.
3. Ketergantungan Teknologis-Industrial: penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi industri.

Ada 6 inti pembahasan teori ketergantungan:

• Pendekatan keseluruhan melalui pendekatan kasus.
  Gejala ketergantungan dianalisis dengan pendekatan keseluruhan yang memberi tekanan pada sisitem dunia. Ketergantungan adalah akibat proses kapitalisme global, dimana negara pinggiran hanya sebagai pelengkap. Keseluruhan dinamika dan mekanisme kapitalis dunia menjadi perhatian pendekatan ini.
• Pakar eksternal melawan internal.Para pengikut teori ketergantungan tidak sependapat dalam penekanan terhadap dua faktor ini, ada yang beranggapan bahwa faktor eksternal lebih ditekankan, seperti Frank Des Santos. Sebaliknya ada yang menekan factor internal yang mempengaruhi/ menyebabkan ketergantungan, seperti Cordosa dan Faletto.

·         Analisis ekonomi melawan analisi sosiopolitik Raul Plebiech memulainya dengan memakai analisis ekonomi dan penyelesaian yang ditawarkanya juga bersifat ekonomi. AG Frank seorang ekonom, dalam analisisnya memakai disiplin ilmu sosial lainya, terutama sosiologi dan politik. Dengan demikian teori ketergantungan dimulai sebagai masalah ekonomi kemudian berkembang menjadi analisis sosial politik dimana analisis ekonomi hanya merupakan bagian dan pendekatan yang multi dan interdisipliner analisis sosiopolitik menekankan analisa kelas, kelompok sosial dan peran pemerintah di negara pinggiran.

·         Kontradiksi sektoral/regional melawan kontradiksi kelas.

Salah satu kelompok penganut ketergantungan sangat menekankan analisis tentang hubungan negara-negara pusat dengan pinggiran ini merupakan analisis yang memakai kontradiksi regional. Tokohnya adalah AG Frank. Sedangkan kelompok lainya menekankan analisis klas, seperti Cardoso.

• Keterbelakangan melawan pembangunan.

Teori ketergantungan sering disamakan dengan teori tentang keterbelakangan dunia ketiga. Seperti dinyatakan oleh Frank. Para pemikir teori ketergantungan yang lain seperti Dos Santos, Cardoso, Evans menyatakan bahwa ketergantungan dan pembangunan bisa berjalan seiring. Yang perlu dijelaskan adalah sebab, sifat dan keterbatasan dari pembangunan yang terjadi dalam konteks ketergantungan.

• Voluntarisme melawan determinisme

Penganut marxis klasik melihat perkembangan sejarah sebagai suatu yang deterministic. Masyarakat akan berkembang sesuai tahapan dari feodalisme ke kapitalisme dan akan kepada sosialisme. Penganut Neo Marxis seperti Frank kemudian mengubahnya melalui teori ketergantungan. Menurutnya kapitalisme negara-negara pusat berbeda dengan kapitalisme negara pinggiran. Kapitalisme negara pinggiran adalah keterbelakangan karena itu perlu di ubah menjadi negara sosialis melalui sebuah revolusi. Dalam hal ini Frank adalah penganut teori voluntaristik.

Teori-teori Alternatif dan Arti Pembangunan

Setiap negara bekerja keras untuk pembangunan. Kemajuan ekonomi adalah komponen utama pembangunan tetapi bukan merupakan satu-satunya. Pembangunan bukan hanya fenomena ekonomi. Karena, pada akhirnya ia harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.

Teori-teori Pembangunan Ekonomi Terkemuka :

3 Cara Pendekatan.

Buku tentang pembangunan ekonomi selama 30 tahun terakhir di penuhi oleh tiga uraian pemikiran utama yang kadang-kadang berkompetisi satu sama lain yakin

1. Teori linier tahapan pertumbuhan ekonomi
2. Model-model neo klasik tentang perubahan struktural, dan
3. Paradigma ketergantungan internasional

Konsep tahapan pertumbuhan ekonomi yang memandang proses pembangunan sebagai suatu seri urutan tahap-tahap yang harus dilalui oleh seluruh negara. konsep ini merupakan suatu teori ekonomi tentang pembangunan yang mensyaratkan suatu kombinasi tabungan, penanaman modal, dan bantuan asing dengan jumlah yang tepat, agar negara berkembang dapat berjalan menelusuri pertumbuhan ekonomi yang menurut sejarahnya telah dilalui oleh negara maju.

Pada saat ini cara pendekatan linier dalam banyak hal telah diganti oleh dua aliran pemikiran ekonomi, yang pertama adalah model neo-klasik perubahan struktural (neoclassic structural change models) menggunakan teori ekonomi modern dan analisis statistik, sebagai suatu usaha untuk melukiskan proses intern perubahan struktural yang harus dialami oleh negara berkembang agar dapat berhasil menciptakan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Yang kedua, paradigma ketergantungan internasional (international dependence paradigms) yang lebih radikal dan berorientasi politik. paradigma ini memandang keterbelakangan dalam kerangka hubungan kekuasaan internasuonal dan dalam negeri, kelembagaan dan kelakuan ekonom i yang bersifat struktural, serta semakin meluasnya dperekonomian dan masyarakat yang dualistik baik di dalam negeri maupun diantara negara di dunia.

Teori Tahapan Linier

Tahap pertumbuhan Rostow

Rangsangan politik perang dingin pada tahun 1950-1960 an yang menghasilkan suatu kompetisi untuk mencari kesetiaan negara-negara yang baru merdeka, muncullah doktrin tahapan pertumbuhan ekonomi. Sebagai penganjur yang paling terkenal tentang hal itu adalah W.W. Rostow, ahli sejarah ekonomi dari Amerika Serikat. Menurut ajaran Rostow perubahan dari keterbelakangan kepada kemajuan dapat dijelaskan dalam suatu seri tahapan yang harus dilalui oleh semua negara.

Negara yang maju seluruhnya telah melalui tahapan "tinggal landas ke arah pertumbuhan yang berkesinambungan" dan negara terbelakang yang masih dalam tahapan masyarakat tradisional atau tahap penyusunan kerangka landasan hanya tinggal mengikuti suatu set aturan pembangunan tertentu untuk tinggal landas.

Dalam hal ini salah satu fikiran utama tentang pembangunan adalah bahwa bagi setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilisasi tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi

Dosen :                                                         Dr. Alwi, M.Si      Selasa, 14/09/2010

M.K.    : Teori dan Kebijakan Pembangunan  

Paradigma adalah serangkaian ide yang sistematis metode dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan.

Teori adalah Seperangkat konstruk (konsep) batasan dan proposisi (hubungan  suatu konsep), yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Keyword teori  menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena

Pembangunan adalah multi dimensi yang mencakup perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat, dan lembaga-lembaga nasional juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, pemberantasan kemiskinan.

Sistem pemerintahan yang diterapkan suatu negara di pengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya latar belakang sejarah politik, ideologi, tujuan negara, situasi dan kondisi sosial budaya yang berkembang maupun sumber daya manusia negara yang bersangkutan.

1. Sistem pemisahan kekuasaan (presidensial), yaitu parlemen (legislatif) dan pemerintah (eksekutif) mempunyai kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol (check and balances), contohnya Amerika Serikat, Indonesia.
2. Sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat (referendum : penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka menentukannya (jadi tidak diputuskan oleh rapat atau parlemen), yaitu pemerintah (eksekutif) pada hakikatnya adakah badan pekerja dari parlemen (legislatif), dengan kata lain eksekutif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari legislatif. Oleh karena itu, parlemen tidak diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada eksekutif, sehingga yang berhak mengawasi parlemen dan eksekutif adalah rakyat secara langsung contohnya swiss.

Dosen  : Dr. Badu Ahmad, M.Si                 Selasa, 12/10/2010

BECHMARKING

Syarat :  1. Organisasi yang maju

            2.   Ada konsep perencanaan          

Tujuan bagi organisasi

1. Membantu menyusun dan memperbaiki strategi
2. Dapat melakukan perbaikan seara terus menerus terhadap proses kerja / sistem kerja
3. Dapat merekayasa sistem kerja / proses kerja
4. Membantu menyusun rencana strategis = program jangka panjang
5. Membantu menyelesaikan masalah
6. Memperkaya ide-ide, inovatif dan kreatif
7. Membuat perbahan

·         Akuisisi pengetahuan secara internal

1.      Menyerap pengetahuan dari anggota

2.      Belajar dari pengalaman

3.      Melakukan perubahan terus menerus – perbaikan.

STRATEGI TRANSFER PENGETAHUAN

·         Mendesain ruang percakapan

·         Melakukan pekan pengetahuan atau forum terbuka

Strategi pengubahan pengetahuan melalui transfer pengetahuan

1. Pengetahuan antar pribadi
2. Dari individu ke sturktural eksternal
3. dari struktur eksternal ke individu
4. dari kompetensi individual ke struktur internal
5. Dari struktur ekternal ke kompetensi individu
6. di dalam struktur eksternal
7. Dari struktur eksternal ke struktur internal
8. Dari struktur internalke struktur eksternal
9. Di dalam struktur internal
10. Memaksimalkan penciptaan nilai

PENYIMPANAN PENGETAHUAN

1. Membuat hak paten
2. Merek dagang
3. Hak cipta
4. Dikaitkan dengan insentif
5. Menerapkan kode etik karyawan
6. Dikaitkan dengan pekerjaan
7. Mengembangkan teknologi (dokumen, multimedia, audio, video, komperensi, surat menyurat elektronik)
8. Data demografi, intelijen persaingan
9. Transkrip agenda rapat (dialog, diskusi, keputusa) baik tertulis maupun tersimpan di komputer
10. Buku pedoman kerja (teks) 

Dosen  : Dr. Suryadi Lambali                    Rabu, 14/10/2010

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

Masalah-masalah pokok dalam bidang sosial politik

Sosial values dibagi atas

·         Social values positif

Faktor pendorong dan perangsang yang sangat penting peranannya dalam proses pembinaan bangsa

·         Sosial values negative

Faktor penghalang proses pembangunan nasional

Golongan-golongan masyarakat

1. Golongan tradisional

Ciri-cirinya :

·     Sering mengindetikkan modernisasi dengan westernisasi

·     Orientasi masa lalu

·     Mempunyai perasaan rendah diri

·     Stratifikasi menolak setiap perubahan (sering mempertahankan status quo)

·     Ikatan kekeluargaan masih sangat ketat

2. Golongan modernis (developmentalists = futurist)

Ciri-cirinya :

·     Punya pandangan luas terhadap tata kehidupan modern

·     Orientasi masa depan

·     Pelopor norma-norma sosial baru yang up to date

·     Tidak sabar menilai situasi dalam masyarakat 

3. Golongan ambivalent

Ciri-cirinya :

·     Orientasi masa sekarang

·     Tida ingin jadi pelopor perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern

·     Mereka dengan mudah dapat berganti warna

Yang perlu mendapat memperhatikan

1.      Hambatan-hambatan kultural – peranan administratir untuk mengadakan perubahan modernitas.

2.      Motivasi pembaharuan

3.      Sikap golongan terhadap pembaruan

4.      Masalah-masalah sosial yang menonjol --- tradisi-tradisi (mis. di daerah solo buang bunga

Dosen  : Dr. Badu Ahmad, M.Si                 Jum’at, 16/10/2010

MANAJEMEN PERUBAHAN

Konsep Kaizen (Imai, 1997)

Kaizen perbaikan secara berkesinambungan

Jepang mengembangkan perbaikan dengan istilah teknis : total quality control (TQC) quality circles (gugus kendali)

Siklus perkembangan situasi perubahan versi Keizen

1. Penyebab perubahan
2. Laksanakan destabilisasi konsep bisnis
3. Penilaian kembali penyesuaian dengan pasar
4. Keputusan perubahan
5. Menstabilisasi rencana perubahan

Siklus perubahan yang saling memperkuat

3 variabel yang mempengaruhi efektifitas :

1. Komitmen (motivasi)
2. Koordinasi (perilaku)
3. Kompetensi (keterampilan)

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perubahan

1. Teknologi --- komputer, robot, internet.
2. Kondisi-kondisi ekonomi – fluktuasi suku bunga, tingkat tenaga kerja internasional
3. Kompetensi global – Keberhasilan negara-negara asia
4. Perubahan sosial dan demografik --- masalah lingkungan, diversitas kultural yang semakin meningkat, kesenjangan kaya dan miskin semakin meningkat.
5. Tantangan internal --- perilaku karyawan, kebekuan komunikasi dan pengambilan keputusan, pertentangan antara etika kerja.

Huezynski dan Buchanan : Pertanyaan tentang perubahan

1. Apa yang terjadi akibat perubahan dalam tingkat teknologi yang digunakan ?
2. Apakah terjadi perubahan dalam selera para konsumen / masyarakat ?
3. Apakah terjadi perubahan sebagai dampak dari kegiatan persaingan /
4. Apakah terjadi perubahan sebagai dampak dari peraturan-peraturan pemerintah ?

Dosen  : Dr. Badu Ahmad, M.Si                 Selasa, 12/10/2010

OUTPUT MANAJEMEN PENGETAHUAN

1.    Inovasi

2.    Kreatif

3.    Kreativitas

4.    Inovasi & Kreatif

INOVASI (John Adar, 1996)

ü Inovasi adalah proses meneruskan / mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru.

ü Inovasi memikirkan dan melakukan sesuatu yang menambah / menciptakan nilai / manfaat sosial / ekonomi

ü Untuk menghasilkan perilaku positif, sesorang harus melihat inovasi secara mendasar sebagai proses yang dikelola

 

Dosen  : Prof. Dr. Haselman, M.Si            Senin, 1/11/2010

FORMULASI KEBIJAKAN

Mengapa mempelajari kebijakan politik

Paradigma baru kebijakan publik adalah kembalinya peran dasar pemerintah sebagai public servicem jadi baik penerimaan maupun pengeluaran berorientasi kepada pelayanan public.

Ruang lingkup kebijakan

Public Policy Formulation

1.    Perumusan masalah public

2.    Penyusunan agenda pemerintah

3.    Perumusan usulan kebijakan public

4.    Pengesahan kebijakan public

Terdapat 2 dimensi dalam proses kebijakan public

1.  Social political proses dimention

2.  tehnical social proses dimention

Gambar system kebijakan :

 

Proses kebijlkan publik

Jenjang maslaah kebijakan

Masalah utama

Masalah sekunder

Masalah fungsional

Masalah minor

Dinamika proses kebijakan publik

(dimensi social- politik)

1. Dinamika lingkungan kebijakan

     a.  Teori gunung es

     b.  Lingkungan strategis

2.  Agenda setting

3.  Factor social, ekonomi dan politik yang mempengaruhi kebijakan;

     a.  Policy environment dalam policy system

     b.  Masalah kebijakan di negara berkembang.

Event (reaktif)

Pattern of behavior (responsive)

Systemic struktur (generative)

Dosen  : Deddy T. Tikson, Ph.D                 Selasa, 2/11/2010

TEORI  DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Administrasi Negara : suatu proses pencapaian tujuan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)

Siklus teori pembangunan

Modernization – undervelopment – world system – associated dependent – dependent development.

Dosen  : Prof. Dr. Sangkala, MA               Selasa, 2/11/2010

MANAJEMEN PENGETAHUAN

Syarat sumberdaya yang strategis :

1.      Sumber daya tersebut harus dapat memberikan nilai tambah yang positif kepada organisasi

2.      Sumberdaya tersebut harus unik atau langka bagi organisasi lain

3.      Sumberdaya tersebut tidak dapat ditiru

4.      Sumberdaya tersebut tidak dapat digantikan dengan sumberdaya lain organisasi lain.

Market based – view = menempatkan strategi pasar sebagai

Resources – based – view = bertumpa pada kreatifitas dan inovasi

Strategi dalam pemerintahan

Comparative – advantage = sesuatu daya saing yang bertumpu pada desain

Karakteristik sumberdaya pengetahuan

·         Non – rivalrous ( dapat digunakan secara berkelanjutan oleh berbagai macam pemakai di dalam lokasi yang berbeda dan pada saat yang bersamaan)

·         Increasing return (mampu menghasilkan peningkatan nilai perinkremental unit dari setiap investasi yang dilakukan).

·         Not additive ( nilai yang tercipta bisa terus menerus meningkat, tanpa mengurangi unsure pokok dari sumberdaya tersebut)

.

Why knowledge ?

1.      Organisasi menjadi knowledge intensive”, bukan “capital intensive”.

2.      Lingkungan tidak stabil sehingga keadan harus diorganisir

3.      KM akan membimbing anda kepada perubahan sehingga perubahan tidak mengarahkan anda.

Knowledge pengetahuan : suatu strategi yang diarahkan kepada pengindentifikasian, pemilihan, pengorganisasian

Dosen  : Drs. Lutfi Atmansyah, M.Si            Kamis, 4/11/2010

KEAMANAN NETWORK

·      Keamanan suatu network merupakan hal yang sangat penting. Smaa pentingnya dengan network itu sendiri.

·      Sebuah jariangan komputer belum bisa disebut sebagai jaringan yang lengkap sebelum menggunakan mekanisme pengamanan untuk semua sumber dayanya.

Definisi Keamanan

Keamanan adalah proteksi atau perlindungan atas sumber-sumber fisik dan konseptual dari bahaya alam dan manusia

Tujuan keamanan

1.    Kerahasian (confidentiality)

2.    Ketersediaan (availability)

3.    Integritas (Integrity)

§  Keamanan system mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi.

§  Jika system informasi ingin selalu menjaga keamanan isinya maka harus memiliki 3 property :

1.    Integritas

2.    Audibilitas

3.    Berdaya control

Ancaman Keamanan

1.    Pengungkapan tidak sah dan pencurian

2.    Penggunaan tidak sah

3.    Penghancuran tidak sah dan pendekatan jasa.

4.    Modifikasi tidak sah

Macam-macam bahaya keamanan network dan data

ü Human error atau kesalahan manusia

ü Kerusakan pada perangkat keras dan perangkat lunak

ü Hacker

ü Virus

ü Bencana (alam ataupun non alam).

Kesalahan Manusia

v Salah dalam memasang dan menggunakan perangkat keras atau perangkat luna network

v Pemakai yang tidak sengaja dihapus data atau program penting.

v Administrator internet yang salah memberikan hak akses kepada pemakai yang sebenarnya tidak berhak

v Tidak mematikan network (server) dengan baik dan sebagainya

Penyebab kesalahan

·         Ketidaktahuan

Tidak memiliki pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan prosedur tehnis, misalnya cara pengoperasian computer.

Solusi : memberikan pelatihan

Kerusakan perangkat keras/lunak

·         Masalah ini biasanya disebabkan oleh pabrik pembuat perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan pada network.

·         Biasanya dalam suau jajaran produk pasti ada dua produk

Masalah Hacker

Ada 2 kategori hacker :

1.      Hacker dari dalam

2.      Hacker dari luar

Masalah virus

    Pada sebuah network, kita tidak mengetahui siapa saja yang menggunakan computer dan apa saja yang mereka pada komputernya.

    Kita juga tahu program, dokumen atau file apa saja yang mungkin mereka masukkan kedalam computer mereka.

    Beberapa kemungkinan dimana sebuah intranet dapat terinfeksi virus yaitu pada :

1.    Intranet yang menggunakan folder bersama

2.    Intranet yang dihubunggkan keluar

Virus adalah program yang dapat menggandakan dan menyebarkan dirinya sendiri setelah dipasang pada computer host yang baru.

Virus ada yang sifatnya :

§  Merusak (seperti memperbesar ukuran file, memakan memory, membuat system hang, sampai kepada menformat seluruh isi hard disk).

§  Hanya main-main (hanya memunculkan gambar, menampilkan nama pembuatan virus dan sebagainya).

Program Trojan Horse

Trojan Horse adalah program yang dari luar dari tampak berbahaya.

Cara mengatasi virus

v Selalu menjalankan program antivirus pada server anda

v Biasanya program anti virus memiliki aplikasi TSR ( Terminate and Stay Resident) yang dapat berjalan pada latar belakang selama computer berjalan.

Dosen  : Drs. Lutfi Atmansyah, M.Si            Kamis, 11/11/2010

E-COMMERCE

URL (Uniform Resource Locator)

Kode URL :

.com         =   organisasi komersial

.mil           =   milite

.account   =   akademi / lembaga pendidikan

.org           =   organisasi sukarela

Commerce service provider :

·      Situs bisnis atau wbeb yang menyediakan solusi E-Commerce

·      Fasilitas pendukung : konsultan E-commerce, desain halaman web. Detal program yang dipasang oleh pelanggan. Sewa ruang untuk e-commerce.

Electronic cash :

·      Juga disebut E-Cash, Digital cash, digital money

·      Memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan

E-Commerce

·      Pertukaran informasi bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi :

1.    Electronic data interchange

2.    Email

3.    Electronic bulletin boards

4.    Mesin facsimile

5.    Elektronic funds transfer

·      Berkenaan dengan belanja :

1.    Internet shopping

2.    Stok online

3.    Surat obligasi

4.    Download

5.    Penjualan barang dagangan lunak (software, dokumen, music)

6.    Business to business (B2B)

Perkembangan e-commerce di dunia

·      Transaksi yang laris (best seller) di E-commerce untuk barang dagangan di internet dan media elektronik lainnya adalah :

1.    Komputer

2.    Customer good

3.    Buku dan majalah

4.    Music serta produk elektronik untuk entertainment seperti audio, video dan TV.

Penghalang utama melakukan e-commerce

·      Para pembeli menaruh kepercayaan kepada e-commerce

·      Pembeli tidak menemukan cara apa yang dicari di e-commerce

·      Belum ada cara mudah dan sederhana untuk membayar

·      Takut terjadi pencurian kartu kredit

·      Takut informasi personal menjadi terbuka

·      Kinerja jaringan yang kurang baik.