Model NPM

MODEL NEW PUBLIC MANAJEMEN

L a t a r   B e l a k a n g

Dalam pandangan NPM, organisasi pemerintah diibaratkan sebagai sebuah kapal. Menurut Osborne dan Gaebler, peran pemerintah di atas kapal tersebut hanya sebagai nahkoda yang mengarahkan (steer) lajunya kapal bukan mengayuh (row) kapal tersebut. Urusan kayuh-mengayuh diserahkan kepada organisasi di luar pemerintah, yaitu organisasi privat dan organisasi masyarakat sipil sehingga mereduksi fungsi domestikasi pemerintah. Tugas pemerintah yang hanya sebagai pengarah memberikan pemerintah energi ekstra untuk mengurus persoalan-persoalan domestik dan internasional yang lebih strategis, misalnya persoalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan luar negeri.

NPM sering diasosiasikan juga dengan managerialism (Pollitt), market-based public administration (Land dan Rosenbloom), post-bureaucratic paradigm (Barzelay) dan entrepreneurial government (Osborne dan Gaebler).

NPM mengacu kepada sekelompok ide dan praktik kontemporer untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dalam sektor privat (bisnis) pada organisasi sektor publik. NPM adalah suatu gerakan yang mencoba menginjeksikan prinsip-prinsip organisasi sektor privat ke dalam organisasi pemerintah. Pemerintahan yang kaku dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh OPA harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha dan profitable.

P e m b a h a s a n

Ketika muncul pertama kali, NPM hanya meliputi lima doktrin, yaitu (1) penerepan deregulasi pada line management, (2) konversi unit pelayanan publik menjadi organisasi yang berdiri sendiri, (3) penerapan akuntabilitas berdasarkan kinerja terutama melalui kontrak,(4) penerapan mekanisme kompetisi seperti melakukan kontrak keluar, dan (5) memperhatikan mekanisme pasar (Hood, 1991).

Dalam perkembangannya model NPM yang lebih variatif misalnya model efficiency drive, downizing and decentralization, in search of excellence dan public service orientation.

Dari berbagai model diatas, dapat dipelajari bahwa proses reformasi harus diarahkan pada enam dimensi kunci. Pertama, Productivity yaitu bagaimana pemerintah menghasilkan lebih banyak hasil dengan biaya yang lebih sedikit; Kedua, Marketization yaitu bagaimana pemerintah menggunakan insentif bergaya pasar agar melenyapkan patologi birokrasi; Ketiga, service orientation yaitu bagaimana pemerintah dapat berhubungan dengan warga masyarakats secara lebih baik agar program-programnya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Keempat, decentralization yaitu bagaimana pemerintah membuat program yang responsif dan efektif dengan memindahkan program ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah; Kelima, Policy yaitu bagaimana pemerintah memperbaiki kapasitas kebijakan. Dan Keenam, Performance Accountability yaitu bagaimana pemerintah memperbaiki kemampuannya untuk memenuhi janjinya (Kettl, 2000).

NPM merupakan genealogis dari ideologi neoliberalisme karena menganjurkan pelepasan fungsi-fungsi pemerintah kepada sektor swasta. Inti dari ajaran NPM dapat diuraikan sebagai berikut:

1.      Pemerintah diajak untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan menggantikannya dengan perhatian terhadap kinerja atau hasil kerja.

2.      Pemerintah sebaiknya melepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat situasi dan kondisi organisasi, pegawai dan para pekerja lebih fleksibel.

3.      Menetapkan tujuan dan target organisasi dan personel lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran  hasil melalui indikator yang jelas.

4.      Staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah sehari-hari daripada netral.

5.      Fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar, kontrak kerja keluar, yang berarti pemberian pelayanan tidak selamanya melalui birokrasi, melainkan bisa diberikan oleh sektor swasta.

6.      Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi.

 

Penerapan paradigma NPM sangat sukses di Amerika Serikat, Inggris dan Selandia Baru sehingga “virusnya” mulai menyebar ke negara-negara lain. Praktik NPM di Amerika Serikat populer dengan pemerintahan wirausaha (entrepreneurial government) yang dirancang oleh David Osborne dan Ted Gaebler. Osborne dan Gaebler menawarkan 10 prinsip pemerintahan yang berjiwa wirausaha.

1.      Pemerintahan katalis; pemerintahan yang mengarahkan bukan mengayuh.

2.      Pemerintahan milik masyarakat; pemerintahan yang memberdayakan bukan melayani.

3.      Pemerintahan kompetetif; pemerintahan yang menginjeksikan semangat kompetisi dalam pelayanan publik.

4.      Pemerintahan yang digerakkan oleh misi; pemerintahan yang mampu merubah orientasi dari pemerintahan yang digerakkan oleh aturan.

5.      Pemerintahan yang berorientasi hasil; pemerintahan yang membiayai hasil bukan input.

6.      Pemerintahan yang berorientasi pelanggan; pemerintahan yang memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi.

7.      Pemerintahan wirausaha; pemerintahan yang menghasilkan profit bukan menghabiskan.

8.      Pemerintahan antisipatif; pemerintahan yang berorientasi pencegahan bukan penyembuhan.

9.      Pemerintahan desentralisasi; merubah pemerintahan yang digerakkan oleh hierarki menjadi pemerintahan partisipatif dan kerjasama tim.

10.  Pemerintahan yang berorientasi pasar; pemerintahan yang mendorong perubahan melalui pasar.

Keberhasilan NPM ini sangat tergantung dari konteks dan karakteristik negara dan sektor yang ditangani, kemampuan institusi itu sendiri seperti iklim dan ideology manajemen yang dianut, sikap terhadap otoritas, hubungan social dan kelompok.

Dalam perkembangannya, NPM menuai banyak kritikan karena para elit birokrasi cenderung berkompetensi untuk memperjuangkan kepentingan dirinya daripada kepentingan umum, dan berkolaborasi untuk mencapainya. Apalagi dasar NPM adalah teori public choice yang sangat didominasi oleh kepentingan public (self interest) sehingga konsep seperti public spirit, public service dsb, terabaikan (Kamensky, 1996 :251). Hal yang demikian tidak akan mendorong proses demokrasi.

P e n u t u p

Pelajaran penting yang dapat diambil dari NPM ini adalah bahwa pembangunan  birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetensi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsive terhadap kebutuhan pelanggan,harus lebih bersifat mengarahkan (steering) daripada menjalankan sendiri (rowing), harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif, dan menekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha dan pencapaian hasil, ketimbang budaya taat asas, orientasi pada proses dan input (Rosenbloom & Kravchuck, 2005)

R e f e r e n s i

Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gava Media.