Catatan Kuliah Semester VI part I

 Dosen : Dra. Syahribulan, M.Si                   Selasa, 09/02/2011

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Pengertian Implementasi Kebijakan :

Proses implementasi  adalah proses yang berlangsung antara ditetapkan suatu kebijaksanaan (peraturan pemerintah, proyek) dengan terlaksananya  dalam kenyataan.

Siklus Kebijaksanaan

·       Perumusan kebijakan

·       Implementasi kebijakan

·       Evaluasi kebijakan

Keberhasilan implementasi dipengaruhi dari empat factor :

1.   Faktor komunikasi

2.   Sumber daya (resources)

-       Staf                   : jumlah dan keahliannya

-       Informasi            : data dan metode

-       Authority            : kewenangan yang memadai.

3.   Sikap pelaksana

4.   Struktur organisasi dan Birokrasi

-       Standard Operating Procedures (SOP)

-       Fragmentation

Masalah-masalah administrasi dalam implementasi

Immobilisme à tidak bergerak/berubah

Incompetence à tidak berkompeten

Coordination à koordinasi

Leakage of authority à kebocoran dalam kewenangan

Resistance à Penolakan.

Tahap-tahap Implementasi Program  & Proyek-proyek Pembangunan

§  Faktor pendorong & factor penghambat

§  Kondisi factor pendorong

1.     Commitment of political leaders

2.     Organizational capacity :

-       Kemampuan teknis

-       Kemampuan menjalin hubungan dengan organisasi lain

-       Hadirnya SOP à tata aliran kerja dalam pelaksanaan

3.     The commitment of implementers

4.     Interest group support

Kaitan Perencanaan dan implementasi

1.     Kemampuan staf perencanaan à seberapa jauh pendidikan dan latihan yang diikutinya, menyangkut teknik perencanaan, pengelolaan data dan metode analisis yang dibutuhkan.

2.     Kemampuan organisasi perencanaan à memelihara dan menumbuhkan motivasi staf perencana bekerja sama secara efektif kemampuan untuk menjalinn hubungan dengan organisasi lain.

Faktor penghambat

1.   Banyaknya pemain yang terlibat

2.   Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda

3.   Kerumitan yang melekat pada proyek-proyek itu sendiri

4.   Jenjang PK yang terlalu banyak

5.   Faktor lain : waktu dan perubahan kepemimpinan

Dosen  : Dr. Badu Ahmah M.Si                     Jum’at, 11/02/2011

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Publik adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang diinginkan oleh masyarakat disaat itu juga ataupun

Kepentingan publik adalah kebutuhan seseorang /masyarakat yang sesuai dengan lapangan pekerjaan.

Sarana publik

Dosen  : Dr. Hasniati, M.Si                           Selasa, 22/02/2011

e-Government

Knowledge – Based Society

Penetrasi Ti à mengubah tatanan masyarakat menuju knowledge – based society. Ciri-ciri

·       Menerima informasi lebih banyak

·       Mendasarkan aktivitas-aktivitasnya ada informasi yang diterima

·       Lebih sadar tentang hak dan kesempatan yang bisa diperolehnya

·       Memiliki lebih banyak kebebasan dan keluwesan dalam menentukan bagaimana mereka diatur dan diarahkan

Peran ICT dalam gocernance

1. Sepenuhnya bersifat teknis, untuk mengotomasi tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan manual.

Contoh penggunaan computer untuk tugas-tugas administrasi perkantoran. 

2. Memberikan dukungan fasilitas terhadap proses pengambilan keputusan dan implementasi.

Contohnya : pemanfaatan TI dalam penanganan bencana.

3. Merangsang munculnya cara-cara baru yang inovatif dalam mewujudkan layanan, termasuk itu layanan itu sendiri.

Contoh : layanan terpadu  yang di dukung penuh oleh TI.

e-Government di Indonesia

·    Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pengembangan e-government

·    Depkominfo telah menyusun serangkaian panduan implementasi.

1.     Pembangunan infrastruktur portal pemerintah.

2.     Manajemen system dokumen elektronik

3.     Rencana induk pengembangan e-Gov. lembaga

4.     Penyelenggaraan situs WEB PEMDA.

Problem Implementasi e-Government di Indonesia

·       Pemerintah pusat

1.   Belum ada rencana induk atau strategi nasional yang komprehensif

2.   Kesamaan pandangan dan gerak langkah antar departemen belum optimal.

·       Pemerintah daerah

1.   Otonomi daerah membuat tiap daerah memiliki perioritas yang berbeda tentang implementasi e-Gov.

·       Masyarakat

1.   Penggunaan deviden yang masih besar

Tahapan menuju e-Government

Publish à interaktif à transaction à transformasi

Dosen  : Dr. H. Badu Ahmad, M.Si               Jum’at, 25/02/2011

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Pengertian Pelayanan

Pelayaan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasaan pelanggan

Melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang.

Istilah S.E.R.V.I.C.E (Adya Barata ; 2003)

S   =   Self awareness    : menanamkan kesadaran diri, menanamkan pelayanan yang benar

E   =   Enthusiasm         : pelayanan dengan penuh gairah

R   =   Reform               : Memperbaiki kinerja pelayanan

V   =   Value                  : Pelayanan dengan nilai tambah

I    =   Impressive          : Penampilan menarik

C   :    Care                   : Perhatian / kepedulian optimal

E   =   Evaluation           ; Mengevaluasi pelayanan

Timbulnya pelayanan :

§  Rasa cinta dan kasih saying

§  Tolong sesame manusia

§  Pengabdian kepada masyarakat

§  Bernilai ibadah

Pelayanan Publik merupakan

§  Hakekat penyelenggaraan pemerintahan

§  Muara dalam kepemenerintahan yang baik (good governance)

§  Indikator kinerja pemerintah

§  Hak dan kebutuhan publik/masyarakat.

Pergeseran paradigma

Government  centered à people centered

Wewenang  ; hak dan tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, menilai, dan member sanksi à peranan : amanah dari warga masyarakat bagaimana menghormati dan melindungi masyarakat.