e-Government

BAB I

P E N D A H U L U A N

A.   L a t a r   B e l a k a n g

Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Aplikasi Internet sudah digunakan untuk e-Commerce dan berkembang kepada pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan e-government. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlomba-lomba membuat aplikasi e-Government.

Pengembangan aplikasi e-Government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat. Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara online, karena mereka lebih menyukai metoda pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung, surat-menyurat atau telepon. Kita harus belajar dari penyebab-penyebab kegagalan e-Government di sejumlah negara yangdisebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung.

e-Government dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail. Tingkat ketigaadalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama

e-Government di indonesia telah berkembang sebelum 2003. Sementara itu pemerintah mulai menyadari perlunya pengembangan e-Goverment Diseluruh jajaran pemerintah daerah dan pada tahun 2003 dikeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 mengenai pengembangan e-Government di indonesia.

Sekarang ini pemerintah di berbagai negara di dunia mengimplementasikan e-Government untuk mencapai 3 tujuan : memperoleh efisiensi di internal, meningkatkan layanan ke masyarakat, dan mendukung keunggulan ekonomi.  Di        Indonesia, seperti halnya negara lain, telah menyadari pentingnya e-Government online untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B.    T u j u a n

Untuk melaksanakan maksud tersebut, pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu ;

a.        pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;

b.        pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkem-bangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;

c.        pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara;

BAB II

T I N J A U A N  P U S T A K A

A.   Pengembangan e-Goverment

Pengembangan e-government di suatu lembaga pemerintahan, dilandasi            oleh 4 infrastruktur , meliputi :

·         Suprasktruktur e-government yang memuat antara lain e-leadership, sdm dan peraturan

·         Infrastruktur jaringan yang memuat antar lain protokol komunikasi, topologi, teknologi dan keamanan.

·         Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, data sharing, dan sistem pengamanannya.

·         Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka , dan aplikasi back office.

B.    Strategi Pengembangan e-Goverment

·           Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas

·           Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik

·           Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal

·           Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi

·           Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat

·           Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur

C.   Kerangka Arsitektur e-Goverment

Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam rangka mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur dibawah ini.

Gambar 1. Kerangka Arsitektur e-Goverment

Kerangka arsitektur e-Government terdiri dari empat lapis struktur, yakni :

1)          Akses. Jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.

2)          Portal Pelayanan Publik. Situs web Pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.

3)          Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi. Organisasi pendukung (back office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.

4)          Infrastruktur dan Aplikasi Dasar. Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi (antar back office, antar portal pelayanan publik dengan back office), maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya.

D.   Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government

Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan.

Tahap 1     –   Persiapan, yaitu pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga.

Tahap 2     – Pematangan, yaitu pembuatan web portal informasi publik yang bersifat interaktif.

Tahap 3     –   Pemantapan, yaitu pembuatan web portal yang bersifat transaksi elektronis layanan publik.

Tahap 4     –   Pemanfaatan, yaitu pembuatan aplikasi untuk layanan

                        Government to Government (G2G),

                        Government to Business (G2B),

                        Government to Consumers (G2C).

E.    Hambatan Dalam Mengimplementasikan e-Government

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan e-Government di Pemda Pekalongan diantaranya:

·           Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.

·           Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.

·           Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-Government.

·           Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.

·           Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

BAB III

P E M B A H A S A N

A.   Diferensiasi pelayanan konvesional dengan e-Goverment

Berdasarkan pengalaman kita bersama bahwa sebelum adanya paradigma tentang e-Goverment dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dimana pemerintahan memberikan pelayanan secara berbelit-belit, lamban, dan tidak menyadari akan perannya sebagai abdi negara dan untuk melayani masyarakay.

Proses pelayanan yang konvesional yang terlalu birokrat menjadikan masyarakat ”risih” akan hal tersebut dikarenakan terjadinya kejahatan sistemik. Mengapa penulis mengatakan hal tersebut. Untuk menjawab diferensiasi antara pelayanan manual dengan pelayanan yang berbasis teknologi, dapat dilihat pada gambar tersebut :

Gambar 2. Ilustrasi pelayanan manual & TIK

B.    Website Pemerintah yang berbasis e-Government

Dalam pembahasan ini penulis, akan menfokuskan pada website pemerintah yang berbasis e-Government terutama pada Bidang Keuangan.

Untuk itu akan dipaparkan beberapa website pemerintah yang telah menggunakan teknologi atau e-Government dalam memberikan informasi publik atau pelayanan publik yaitu :

1.         Kementerian Keuangan

2.         Direktorat Jenderal Pajak

3.         Direktorat Jenderal Bea & Cukai

4.         Direktorat Jenderal Pembendaharaan

5.         BPPK

C.   Gambaran  e-Goverment Kementerian Keuangan

 

Gambar 3. Website Kementerian Keuangan

Visi :

"Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 4 (empat) misi yaitu :

1.    Misi Fiskal adalah

Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab.

2.    Misi Kekayaan Negara adalah

Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab.

3.    Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah

Mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

       4.    Misi Penguatan Kelembagaan adalah

              a.    Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.

              b.    Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab.

              c.  Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

D.   Gambaran e-Goverment Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 4. Website Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

E.    Gambaran e-Goverment Direktorat Bea & Cukai

Gambar 5. Website Direktorat Bea & Cukai

       V i s i

·            Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional

M i s i

·             Mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungi masyarakat

 S t r a t e g i

·       Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan

       Lima Komitmen Harian

1.         Tingkatkan Pelayanan

2.         Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi

3.         Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan

4.         Hentikan perdagangan illegal

5.         Tingkatkan Integritas

F.    Gambaran e-Goverment Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Gambar 6. Website Direktorat Jenderal Perbendaharaan

VISI

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Transparan dan Akuntabel dalam Proses Mewujudkan Bangsa yang Mandiri dan Sejahtera

MISI

·            Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran yang Berbasis Kinerja

·            Mewujudkan Pengelolaan Kas Negara yang Transparan dan Akuntabel

·            Mewujudkan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Kekayaan Negara

·            Mengoptimalkan Surat Utang Negara sebagai sumber pembiayaan APBN

·            Mengelola Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sesuai kebutuhan APBN

·            Menghasilkan Pelayanan di bidang Perbendaharaan dan Informasi Keuangan yang cepat, tepat dan akurat

·            Mewujudkan Pengelolaan Piutang Pemerintah dan Kredit Program yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan

G.   Gambaran e-Goverment Badan Pendidikan dan Pelatihan

Gambar 7. Website BPPK

Visi

Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah Menjadi Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara dalam Menghasilkan SDM yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas

Misi

1.         Meningkatkan kompetensi SDM di bidang keuangan negara melalui pendidikan dan pelatihan;

2.         Melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan dinamika lingkungan;

3.         Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan pengetahuan di bidang keuangan negara.

BAB IV

P E N U T U P

A.   K e s i m p u l a n

Dari beberapa website tersebut diatas, mempunyai visi dan misi yang memiliki makna yang sama yaitu memberikan pelayanan informasi berbasis media sehingga masyarakat Indonesia dapat mengakses beberapa informasi secara bebas / transparan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

B.    S a r a n

Penerapan eGovernment Pemerintah perlu meningkatkan tahapan layanan eGovernment menjadi interaksi, transaksi maupun transformasi sehingga pelayanan publik dan kepuasan masyarakat dapat dicapai optimal. Perlu perubahan budaya kerja dari tradisional menuju elektronik dengan berbasis komputer dan jaringan agar penerapan eGovernment dapat berjalan lebih cepat. Kemudian diperlukan pula spesialisasi informasi dalam hal pelayanan publik masing-masing situs milik Pemerintah atau dibuatnya satu situs yang terintegrasi untuk pelayanan terpadu.     

D A F T A R   P U S T A K A

                                                         

Darwin, Muhajir, 2000, Good Governance dan Kebijakan Publik, Lokakarya ”Reformasi Birokrasi menu  Good Goverance, Yogyakarta, 25 Oktober 2000

Dwiyanto, Agus, (Editor), 2005, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

KOMINFO, Sistem Informasi Nasional. Departemen Komunikasi dan Informatika. Tersedia di: http://www.depkominfo.go.id

Indrajit, Richardus E., 2002, Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta

Sumber media

http:/www.google.co.id

http:/www.depkeu.go.id

http:/www.pajak.co.id

http:/www.perbendaharaan.go.id

http:/www.djbc.co.id