Dosen : Drs. H. Akib Halede Kamis, 27 Agustus 2009
TEORI ORGANISASI
Teori adalah suatu rumusan yang disusun secara sistematis, logis dan teratur mengenai suatu fenomena.
Fungsi teori adalah sebagai ukuran norma-norma dalam melakukan suat penilaian atau pengukuran.
Organisasi adalah suatu kesatuan social dari kelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara logis dari lingkungannya.
Teori organisasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang struktur dan desain organisasi menunjuk aspek-aspek deskriptif, maupun perspektif dari disiplin ilmu.
Beberapa pendapat :
Menurut Pakar, ETZIONI
1. Teori klasik
Yang biasa disebut aliran manajemen ilmiah
2. Teori Human Relation
Merupakan reaksi dari aliran manajemen ilmiah
3. Sistem Pendekatan Struktural
Merupakan titik temu dari klasik dengan human relation
4. Teori Pembuatan Keputusan
Teori organisasi yang berkaitan dengan pembuatan keputusan
Teori Organisasi adalah suatu konsepsi, pandangan, tinjauan pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi, sehingga dapat lebih berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan.
Pendapat Prajudi Atmosudirdjo
1. Teori organisasi klasik
2. Teori hubungan kemanusiaan
3. Teori proses
4. Teori perilaku
5. Teori system
Mengapa Teori Organisasi perlu dipelajari
1. Organisasi meresap kedalam semua aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh, baik ekonomi maupun kehidupan pribadi.
2. Adanya keinginan mengetahui bagaimana organisasi beroperasi, menggunakan pengetahuan untuk mencapai tujuan organisasi
3. Karena alas an pragmatis, dipersyaratkan oleh kurikulum.
Alasan membentuk organisasi yaitu karena manusia membutuhkan dan menikmati kepuasaan social yang diberikan organisasi hingga muncul ungkapan “pekerjaannya adalah hidupnya”
Manusia dapat melakukan beberapa hal dalam organisasi :
1. Memperbesar kemampuan (materi)
Manusia dapat bekerja secara efisien tanpa bantuan pihak lain.
2. Menghemat waktu
Dengan organisasi dapat menghemat waktu untuk mencapai sasaran
3. Mengakumulasi pengetahuan
Dapat menarik manfaat dari pengetahuan generasi sebelumya yang telah dihimpun.
Tujuan Masuk Organisasi
1. Memberikan perlindungan
2. Membantu mengatasi masalah (ekonomi, politik, hukum)
3. Memberikan prestise, status sosial, dan pengakuan
4. Memberikan motivasi
5. Memberikan bimbingan & pengarahan u/ meningkatkan prestasi.
6. Memberikan kepuasaan (jasmani, psikologis, sosial)
Dasar pembentukan organisasi
1. Kebutuhan fisik jasmani 2. Kebutuhan rohani
3. Kebutuhan sosial
Dimensi Organisasi
Dalam menganalisis permasalahan organisasi dapat dilakukan melalui dimensi organisasi yang merupakan landasan untuk merumuskan karakteristik organisasi.
1. Dimensi struktrural (menggambarkan karakteristik int. organisasi
a. Formalisasi : Penggunaan dokumen tertulis
b. Spesialisasi : Pembagian kerja menurut keahlian
c. Standarisasi : Derajat kesamaan dalam pelaksanaan kerja
d. Sentralisasi : Pembagian kepuasaan menurut tingkatan dengan jumlah keputusan yang boleh ditetapkan
e. Otoritas : Pola kekuasaan serta rentang kendali
f. Kompleksitas : Pembagian kegiatan secara vertikal dan horizontal
g. Konfigurasi : Bentuk pembagian anggota ke dalam bagian-bagian baik vertikal maupun horizontal
2. Dimensi struktural
Menggambarkan karakteristik keseluruhan suatu organisasi
a. Ukuran organisasi : Menunjukkan jumlah personil
b. Teknologi organisasi : Menunjuk jenis teknologi dari sistem produksi
c. Lingkungan : Mengagambarkan semua elemen lingkungan diluar organisasi, terutama, elemen yang berpengaruh.
Dosen : Drs. Lutfi Atmansyah, M.Si Jum’at,28 Agustus 2009
TEKNIK KUANTITATIF ADMINISTRASI
Pengambilan keputusan dengan pendekatan kuantitatif
Pengambilan keputusan
Ø Masalah dan kesempatan
a. Masalah : penyimpangan dari hasil yang diharapkan
b. Kesempatan : kondisi dimana kondisi tersebut memberi kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkan kondisi tersebut agar diperoleh hasil yang melebihi dari yang diharapkan
Ø Definisi pengambilan keputusan
- Memilih alternatif terbaik dari serangkaian keputusan
- Proses pengambilan keputusan dimulai dari identifikasi masalah, analisis lingkungan, mengembangkan alternatif keputusan, memilih alternatif terbaik, implementasi, dan monitor pelaksanaan keputusan tersebut.
Ø Tipe Keputusan
- Terprogram yaitu keputusan tersetruktur, berulang
- Tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang.
Ø Kepastian, resiko dan ketidakpastian
Pengambilan keputusan berada pada keadaan yang sangat pasti dan sangat tidak pasti titik antara keduanya disebut resiko.
Ø Pendekatan rasional untuk pengambilan keputusan
- Meneliti situasi
- Mengembangkan alternatif keputusan
- Mengevaluasi alternatif dan memilih alternatif terbaik
Dosen : Prof. Drs. H. Sadly Jum’at,28 Agustus 2009
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintah dan Pemerintah
Menurut para ahli (Pemerintah)
1. C.F. Strong, Dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara baik kedalam keluar. Pemerintah harus mempunyai kekuatan :
1. Mengendalikan angkatan perang
2. Membuat UU
3. Finansial
2. Ultrech
1. Gabungan dari semua bahan kenegaraan yang berkuasa memerintah. Dalam arti luas semua badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum (L,E,Y)
2. Gabungan banda-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah disuatu wilayah negara (presiden)
3. Presiden bersama dengan para menterinya sebagai organ eksekutif.
Pemerintahan
Arti luas : Seluruh kegiatan pengurusan negara oleh semua lembaga pemegang kekuasaan
Arti sempit : Pelaksanaan pengurusan oleh eksekutif untuk memberi kuasa
Notes : : Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan jajarannya
Pemerintahan daerah terdiri dari Kepala Daerah dengan DPRD.
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah
1. Tugas Pembantu yaitu penugasan dari pemerintah kepala daerah dan / atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa melaksanakan tugas tertentu.
2. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
Perbedaan sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi,
dan tugas pembantu
| Asas | Wewenang Politik | Wewenang Administrasi | Sumber keuangan | ||||
| Pusat | Daerah Otonom | Perangkat pusat di pusat | Perangkat pusat di wil. Adm | Perangkat daerah otonom | A P B N | A P B D | |
| Sentralisasi | J | - | J | - | - | J | - |
| Dekonsentrasi | J | - | - | J | - | J | - |
| T ug.pembantu | J | - | - | - | J | J | - |
| Desentralisasi | - | J | - | - | J | - | J |
Dosen : Prof. Suratman Selasa, 01/09/2009
KEBIJAKAN PUBLIK
Hubungan Administrasi Publik / Kebijakan Publik
Ø Administrasi Publik ialah pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik (John M. Prifiner).
Ø Administrasi Publik dari semua kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dengan mendasarkan kepada kebijakan Publik.
Ø Salah satu paradigma Administrasi Publik adalah paradigma ini menfokuskan perhatian analisanya pada keseluruhan proses kebijakan.
Pengertian Kebijakan Publik
Ø Kebijakan adalah serangkaian tindakan mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
Ø Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan aau tidak dilakukan.
Implikasi pengertian kebijakan publik
Ø Berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
Ø Tidak cukup jika hanya dinyatakan, tapi harus dilaksanakan.
Ø Mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan
Ø Ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.
Dosen : Drs. H. Akib Halede Kamis, 3 September 2009
EVOLUSI TEORI ORGANISASI
Teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah hasil evalusi
1. Teori Klasik (1900 – 1930)
Ø Teori organisasi klasik memandang organisasi sebagai alat mekanik untuk mencapai tujuan dengan perhatian dipusatkan pada pencapaian di dalam fungsi-fungsi intern organisasi.
Ø Fokus teori organisasi klasik adalah struktur organisasi dan fungsi atau prinsip-prinsip manajemen dengan nilai yang ingin diwujudkan adalah efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas.
Ø Salah satu ahli yang memberikan kontribusi pemikiran dalam teori klasik adalah Max Weber, yang mengembangkan sebuah model struktural yang ia katakan sebagai alat yang paling efisien bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.
Ø Max Weber menyebut struktural ideal (rasional) tersebut sebagai birokrasi. Tipe rasional (struktur ideal) dicirikan oleh adanya.
· Pembagian kerja yang jelas
· Hirarki wewenang yang jelas
· Prosedur seleksi yang formal
· Peraturan yang rinci
· Hubungan yang impersonal
2. Teori Humanistik (1930 – 1960)
Ø Teori humanistik menekankan hubungan informal dan motivasi-motivasi non ekonomis dalam organisasi
Ø Fokus pengamatan teroi-teori humanistik terletak pada dimensi-dimensi kemanusiaan, dan interaksi antara struktur orgasisasi dengan karateristik manusia.
Ø Salah satu teori humanistik yang sangat terkenal adalah Douglas mc Cregor ( Teori X dan Y)
Ø Teori X disebut pandangan tradisional terhadap pembinaan dan pengendalian manusia dan menganggap :
· Umumnya manusia pada hakekatnya tidak suka bekerja (malas) dan bila mungkin ia menghindari pekerjaan.
· Orang itu harus dipaksam dibina, dikendalikan, diancam (ditakut-takuti) dengan sanksi
· Pada umumnya manusia lebih suka dibina, karena ingin menghindarkan tanggung jawab.
Ø Sebaliknya teori Y didasarkan pada pandangan manusia yang modern seperti pula umumnya manusia memiliki potensi, kreativitas, ambisi, dll.
3. New Klasik (1940 – 1950)
Pendekatan human relation
Penyempurnaan yang didasarkan pada penemuan-penemuan dalam ilmu perilaku. Ada beberapa alasan hingga dianggap penting :
1. Dianggap sebagai gerakan yang berinisiatif melepaskan diri dari pandangan melanistis yang sederhana dari aliran klasik.
2. Menunjukkan issu dan teori yang dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi pengikutnya.
4. Organisasi Struktur Modern (1960 – 1970)
Ø Pendekatan ketergantungan
Menyatakan pandangan dalam analisis organisasi dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa jenis teknologi berpengaruh terhadap bentuk organisasi selain teknologi, aspek yang paling berpengaruh adalah lingkungan
Prinsipnya :
1. Pendekatan modern memandang organisasi sebagai sistem terbuka.
2. Keterbukaan organisasi terhadap lingkungan menyebabkan bentuk organisasi disesuaikan dengan lingkungan dimana organisasi itu berada.
5. Aliran organisasi sistem dan kontijensi (1966 – 1977)
Ada dua tema konseptual yang pokok :
1. Penerapan teori general sistem organisasi
2. Penggunaan teknik metode kuantitatif untuk memahami hubungan antara variabel dalam pengambilan keputusan.
Aliran sistem memandang organisasi sebagai tatanan yang kompleks, yakni unsur-unsur input, proses, output, feedback, dan lingkungan.
6. Aliran Kekuasaan politik
Ø Kekuasaan merupakan persoalan yang abadi dalam organisasi hal ini ditimbulkan karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja.
Ø Kekuasaan, pengaruh dan politik merupakan senjata yang acapkali dipakai dalam kompetensi dan konflik, oleh karena itu kekuasaan dan politik sangat penting dalam kehidupan organisasi.
Ø Organisasi merupakan koalisi dari berbagai kelompok dan individu dengan tuntutan berbebda-beda.
Ø Dalam merancang organisasi harus menilai preferensi dan kepentingan dari mereka yang berada dalam organisasi yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.
7. Aliran teori kebudayaan
Ø Kebudayaan merupakan energis, sosial yang dapat menggerakkan orang-orang untuk bekerja, budaya bagi organisasi laksana kepribadian bagi manusia.
Ø Kebudayaan adalah suatu yang hidup dalam organisasi sehingga tak bisa dilepaskan dari kebudayaan yang hidup dalam masyarakat tempat orang itu berkiprah.
Ø Suatu aliran yang memandang, memikirkan, menganalisis dan mempelajari organisasi.
Dosen : Drs. H. Akib Halede Jum’at, 4 September 2009
ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH
š Pembagian Daerah
Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom.
Daerah otonom (provinsi, daerah kabupaten dan kota) tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain. Daerah provinsi tidak membawahi daerah kabupaten dan daerah kota dalam kedudukan masing-masing sebagai daerah otonom. Namun provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi yang dipimpin oleh gubernur, selaku wakil pemerintah pusat, memiliki kewenangan koordinasi antar kabupaten/kota.
Dalam pembagian daerah otonom kabupaten/kota digunakan “Split Model” yaitu menjadikan daerah otonom kabupaten dan kota sebagai daerah otonom murni, tidak merangkap sebagai wilayah administrasi yang menyelenggarakan tugas-tugas dekosentrasi.
Daerah Provinsi selain sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai wilayah administrasi. Otonom daerah provinsi diberikan secara terbatas yang meliputi :
ü Kewenangan lintas kabupaten dan kota
ü Kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota.
ü Kewenangan dibidang pemerintahan tertentu lainnya.
š Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah merupakan penyelenggaran pemerintahan otonom yang terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD. Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah secara keseluruhan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :
1. Digunakan asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten / kota.
3. Asas tugas pembantu dapat dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa.
š Tujuan otonomi daerah
UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah :
1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan.
3. Memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
Dosen : Prof. Drs. H. Sadly, MBA Jum’at, 4 September 2009
ELEMEN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
Elemen sistem pemerintahan daerah terbagi 7 yaitu :
1. Urusan Otonomi
Kabupaten / Kota sebagai daerah otonom yang menjalankan otonomi daerah dalam hal penyelenggaran pemerintahan.
2. Kelembagaan
Unsur yang menjalankan otonomi dengan desentralisasi misalnya dinas-dinas.
3. Personil
Orang-orang / pegawai yang menjalankan otonomi atau dapat dikatakan pelaksana
4. Sumber Pendapatan
Dalam suatu kabupaten / kota diberikan wewenang untuk mengolah sumber pendapatan di daerahnya sendiri misalnya pariwisata, pertanian, perkebunan dan sebagainya untuk memperoleh anggaran .
5. Unsur perwakilan
Badan legislatif ( DPRD) atau eksekutif yang dipiliih oleh rakyat untuk menjadi tongkat politik dari aspirasi rakyatnya.
6. Pengawasan Supervisi Money
Badan atau lembaga yang menjadi pengawas dari pemeritahan daerah mengenai kebijakan dan pengeluaran anggaran yang digunakan misalnya BAWASDA (Pengawas Internal) dan Lembaga Legislatif (Pengawas Eksternal)
7. Manajemen Pelayanan Publik
Sarana untuk memberikan wadah / pelayanan kepada masyarakat tentang kebutuhannya seperti pengurusan KK, KTP dan sebagainya
Didalam UU No. 32 Tahun 2004 ada tiga tiga fungsi utama Lembaga Legislatif
1. Pembuat Peraturan ( DPRD) / Legislasi
2. Pengawasan
3. Pembuat Anggaran (APBN , APBD)
Komponen penting dalam sistem Administrasi Pemerintahan Daerah
Kewenangan pemerintahan yang bersumber dari rakyat dilimpahkan kepada Presiden. Presiden penanggung jawab pemerintahan pusat melalui UU menyerahkan dan / atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantu.
Organisasi : adalah pemerintah provinsi sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administrasi berdasarkan azas desentralisasi dan dekosentrasi, sedangkan / kab/ kota adalah daerah otonom utuh berdasarkan azas desentralisasi. Hubungan provinsi sebagai daerah otonom dengan kabupaten/kota adalah hubungan koordinasi kecuali sebagai perangkat daerah otono, bukan sebagai wilayah administrasi.
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mangatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat.
Keungan : Sumber keungan daerah
- PAD (hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah yang sah.
- Dana perimbangan (DAU, DAK, PBB dan sebagainya)
Dosen : Prof. Drs. H. Sadly, MBA Jum’at, 02 Oktober 2009
PEMERINTAHAN DAERAH
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemeritahan Daerah dan DPRD menurut azas menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
ACUAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
· UUD 1945
· UU No. 32 / 2004 (Pemerintahan Daerah)
· UU No. 33 / 2004 (Perimbangan keuangan pemerintah pusat / pemerintah daerah).
CIRI-CIRI DESENTRALISASI (SMITH)
1. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.
2. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci atau fungsi yang tersisa (residual function)
3. Penerima wewenang adalah daerah otonom.
4. Penyerahan wewenang untuk mendapatkan dan melaksanakan kebijakan, wewenang mengatur dan mengurus kepentingan yang bersifat lokal
5. Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak
6. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan kongkrit
7. Keberadaan daerah otonom berada diluar hirarki organisasi pemerintah pusat.
8. Menunjukkan pola hubungan antar organisasi
9. Menciptakan political dan diversity of structure dalam sistem politik
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN DESENTRALISASI
(Rondinelli)
(Rondinelli)
· Derajat komitmen dan dukungan administrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan elit serta masyarakat daerah itu sendiri.
· Sikap, perilaku, dan budaya masyarakat terhadap kebijakan desentralisasi, sikap feodalistik, paternalistik (kebapakan), akan menghambat pelaksanaan desentralisasi, karena desentralisasi menuntut kreativitas, kemandirian lokal.
· Dukungan organisasi pemerintahan yang mampu menjalankan kebijakan desentralisasi secara efektif dan efisien.
· Tersedianya sumber daya
·
Dosen : Dr. Alwi, M.Si Kamis, 24 September 2009
EKONOMI KLASIK
1. Pengertian / ruang lingkup ekonomi politik klasik
2. Asumsi-asumsi / prinsip ekonomi politik klasik
3. Penerapan ekonomi politik klasik di indonesia
Lembaga adalah serangkaian nilai, aturan dan budaya
Tujuan lembaga adalah menciptakan keteraturan
Macam-macam lembaga
1. Pasar
2. Pemerintahan
3. Anarkis
Ciri-ciri teori
Determinat (saling keterkaitan/ saling mempengaruhi)
Interaktif
Continu (berkelanjutan)
Context : Lingkungan / tempat
Conten : isi
Dosen : Prof. Drs. H. Sadly, MBA Jum’at, 02 Oktober 2009
ALASAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI
(The Liang Gie)
1. POLITIK
· Dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada suatu politik saja yang dapat menimbulkan tirani
· Dipandang sebagai pendemokrasian, melatih rakyat ikut dalam pemerintahan dan menggunakan hak demokrasi
2. TEKNIK ORGANISASI PEMERINTAHAN
Untuk bisa lebih efisien, apa yang bisa dilakukan oleh daerah dan apa yang bisa dilakukan oleh pusat.
3. KULTURAL
Perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan daerah seperti geografi, penduduk, latar belakang sejarah, dan sebagainya.
4. KEPENTINGAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Pemda dapat lebih banyak dan secara langsung melaksanakan pembangunan (efektifitas pemerintahan )
KEUNTUNGAN PENERAPAN DESENTRALISASI
(Smith)
1. Pendidikan politik
2. Pelatihan kepemimpinan politik
3. stabilitas politik
4. akuntabilitas (tanggung jawab pemerintah)
5. Ketanggapan (responsif)
DEKONSENTRASI 
Kebijakan Politik Kebijakan Administrasi
Dosen : Drs. H. Akib Halede Kamis, 1 Oktober 2009
STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi yaitu bentuk organisasi secara keseluruhan, yang merupakan gambaran mengenai kesatuan dari berbagai segmen organisasi.
Bagan Organisasi
· Suatu gambaran lukisan dari struktur organisasi
· Gambaran struktur organisasi yang ditunjukkan dengan kotak-kotak atau garis-garis yang disusun menurut kedudukannya, yang masing-masing memuat fungsi tertentu dan satu sama lain dihubungkan oleh saluran wewenang.
Makna Struktur Organisasi menurut John Child
1. Memberi gambaran tentang pembagian tugas dan tanggung jawab
2. Memberi gambaran tentang hubungan pelaporan yang ditetapkan secara resmi
3. Menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian dari organisasi
4. Menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi.
Fungsi Struktur Organisasi
1. Hubungan pelaporan
2. Alokasi tugas dan tanggung jawab
3. Pengelompokan menurut fungsi
Macam Struktur Organisasi
A. Struktur Fungsional
Kegiatan yang disatukan khusus untuk aktivitas tertentu (mengetik)
B. Struktur Produk
Dikelompokkan menurut jenis produk
C. Struktur Penyesuaian
D. Struktur Matriks
Yaitu penggunaan dua jenis struktur secara bersamaan pada suatu organisasi.
HUBUNGAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL DALAM ORGANISASI
Alat untuk melakukan hubungan vertikal :
1. Hierarki adalah hubungan ini melalui hubungan perintah dan laporan
2. Peraturan dan prosedur adalah jika permasalahan yg muncul berulang-ulang dan keputusan yg diambil jg berulang, maka alat hubungan yg digunakan adalah peraturan dan prosedur yang memberi petunjuk
3. Rencana dan Jadwal adalah dengan rencana dan jadwal yang terinci, maka tingkatan hirarki dapat melaksanakan kegiatannya, dengan syarat sesuai jadwal dann rencana.
4. Penambahan tingkat / posisi pada hirarki yaitu dengan adanya pengembangan organisasi maka perlu pula ada penambahan posisi sesuai kebutuhan.
5. Sistem informasi yaitu membuat kapasitas pengolahan informasi menjadi lebih besar sehingga informasi lebih merata.
Alat hubungan horizontal
1. Dokumen tertulis
2. Kontak langsung
3. Penghubung
4. Satuan tugas
5. TIM
6. Integrator
DESAIN ORGANISASI
Elemen umum dalam organisasi
Henry Mintzberg : bahwa setiap organisasi terdapat 5 (lima) bagian dasar.
1. The operating care (unit pelaksana)
Pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa
2. The strategic apex (pimpinan puncak)
Diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi itu
3. The Middle line (pimpinan menengah)
Para manajer yang menjadi penghubung antara pelaksana dengan pimpinan puncak
4. The technostructure (fungsional)
Para analisis yang bertanggung jawab dengan memberikan standarisasi tertentu dalam organisasi
5. The suppart staff (staf dalam organisasi)
Orang-orang yang mengisi unit staf yang memberi dukungan pada organisasi
0 komentar:
Posting Komentar